PERTUMBUHAN EKONOMI PRA SEJARAH DAN MASA SEJARAH
Di Indonesia, salah satu negara Eropa Barat yang paling kuat melakukan pembangunan fundamental ekonomi yang kapitalistik atau eksploitatif adalah Belanda. Pada tahun 1600- 1800 penguasaan dilakukan melalui Persatuan Pedagang Belanda (VOC) yang menerapkan pola monopoli dalam membeli komoditas perdagangan nasional seperti lada, pala, cengkeh, kopi, dan gula. Setelah VOC bangkrut (bubar) tahun 1799, dikarenakan pemerintahan Belanda telah di duduki oleh Jerman, untuk sementara pemerintahan di Hindia Belanda di ambil alih oleh Inggris selama 1811-1816. Letnan Gubernur Thomas R. Raffles mempekenalkan sistem sewa tanah untuk mengefisienkan tanah jajahan. Tahun 1830 Hindia Belanda sudah kembali di kuasai oleh Belanda, kebijakan ekonomi yang kemudian di gunakan adalah Sistem Tanam Paksa, yang bertujuan mengisi kekosongan kas atau defisit anggaran pemerintah Belanda yang diakibatkan oleh kekalahannya dalam perang yang berkepanjangan. Sistem ini adalah manifestasi dari spesialisasi paksaan yang didasarkan analisa keuntungan komparatif David Ricardo yang kemudian diterapkan oleh negara penjajah terhadap setiap koloninya (Sritua Arief dan Adi Sasono, 1981). Surplus ekonomi yang dihasilkan oleh sistem ini, praktis tanpa menmggunakan modal pokok investasi yang berarti, karena modal pokok investasi adalah tenaga kerja petani (Frank, 1981).
Tenaga kerja diperas dengan tingkat pendapatan riil yang semakin kecil sehingga kian menciutkan kapasitas petani pekerja untuk menjadi tenaga kerja produktif. Akhirnya kelas pekerja ini tidak memiliki kesempatan untuk semakin memperbaiki dirinya. Kebijakan menanaman komoditas ekspor bahan-bahan mentah ini, menjadikan proses pemenuhan terhadap kebutuhan bahan pokok semakin merosot. Pulau Jawa mengalami kemerosotan bahan makanan pokok, terutama sesudah pembukaan perkebunan-perkebunan besar dilaksanakan. Surplus ekspor (setelah dikurangi impor) sebagai hasil sistem tanam paksa tercatat berjumlah sebesar 781 guilden, selama periode 1840-1875 (Hatta, 1972). Setelah mendapat kecaman yang cukup keras dari berbagai kalangan di Belanda, maka pada tahun 1870 sistem ini dibubarkan. Namun, pemaksaan penanaman kopi di luar Jawa masih terus berlangsung hingga tahun 1915. Sistem tanam paksa kemudian digantikan oleh sistem kapitalis liberal. Tidak ada yang berubah dalam dialetik hubungan ekonomi yang terbangun, jika dulu yang melakukan eksploitasi adalah pemerintah sekarang di gantikan pengusaha swasta, pemerintah hanya berperan sebagai penjaga dan pengawas jalannya sistem ekonomi melalui peraturan perundang-undangan.
Kondisi upah buruh di Hindia Belanda sangatlah timpang. Seperti yang dikemukakan oleh Rofinus Tobing (1956) dalam makalahnya yang disampaikan pada pertemuan Kongres Ekonomi di Surabaya 5-10 Agustus 1956, bahwa taksiran distribusi pendapatan berbagai golongan pada tahun 1927, adalah sebagai berikut :
Golongan nilai nominal (dalam guilden)
Eropa (termasuk 450.000.000
yang di repatriasi ke Belanda ) 750.000.000
Tionghoa dan Timur Asing lain 250.000.000
Inlanders ( pribumi) 1.500.000.000
Jumlah 2.500.000.000
Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk tahun 1927 di pulau Jawa yang masing-masing 180.000 Eropa. 500.000 Tionghoa dan Timur Asing lain, dan Pribumi 36.000.000. maka pendapatan nasional untuk tiap golongan Eropa F1. 4167, Tionghoa dan Timur Asing lain F1. 500, dan Pribumi F1. 42 atau hanya 1 % dan 8,4 % dari pendapatan nasional orang Eropa dan Tionghoa. Ketimpangan distribusi pendapatan ini belum di tambah dengan tingkat pajak yang dibebankan kepada petani bertanah terutama di Jawa dan Madura yang berjumlah sekitar 40 % dari pendapatan kasarnya, setelah diperhitungkan pajak tanah (Hatta, 1972). Ketimpangan dalam dialektik hubungan ekonomi menjadi salah satu pemicu bagi bangsa Indonesia untuk menuntut revolusi kemerdekaan. Revolusi ini baru merupakan tahapan awal untuk melakukan proses pembangunan ekonomi nasional dari belenggu model ekonomi kolonial, serta untuk melakukan koreksi total terhadap fundamental sosial- ekonomi.
Demokrasi Terpimpin menandai proses pemerintahan yang pertama sesudah kemerdekaan. dan ada tiga komponen pokok yang harus dijalankan (1) diversifikasi produksi untuk menghilangkan ketergantungan atas ekspor bahan-bahan mentah primer, (2) perkembangan ekonomi dan kemakmuran yang merata, (3) pengalihan dominasi penguasaan usaha-usaha ekonomi dari tangan Asing dan golonga Cina ketangan Pribumi Indonesia (John O. Sutter, 1958; Nan L. Amstutz, 1959 ; John P. Meek, 1956). Dalam perjalanannya beberapa kabinet yang menjalankan proses restrukturisasi ekonomi tidak berjalan secara efektif dan tidak berkesinambungan, ini disebabkan, pertama di beberapa pemimpin politik, keyakinan terhadap ideologi kerakyatan dalam menjalankan restrukturisasi ekonomi sangat lemah, kedua banyak terjadi kolusi antara beberapa pemimpin politik dan golongan non- pribumi, dengan imbalan materi atau uang, ketiga keterjebakan para pemimpin politik dalam politik praktis, yang hanya mementingkan golongan atau partainya. Beberapa hal diatas juga ditambah terjadinya peristiwa GESTAPU tahun 1965.
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SELAMA PENJAJAHAN BELANDA
Pendidikan selama penjajahan Belanda dapat dipetakan kedalam 2 (dua) periode besar, yaitu pada masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa pemerintah Hindia Belanda (Nederlands Indie). pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial.
Gubernur Jendral Van der Capellen (1819-1823) menganjurkan pendidikan rakyat dan pada tahun 1820 kembali regen-regen diinstruksikan untuk menyediakan sekolah bagi penduduk untk mengajar anak-anak membaca dan menulis serta mengenal budi peketi yang baik. Anjuran Gubernur Jendral itu tidak berhasil untuk mengembangkan pendidikan oleh regen yang aktif.
Tahun 1826 lapangan pendidikan dan pengajaran terganggu oleh adanya usaha-usaha penghematan. Sekolah-sekolah yang ada hanya bagi anak-anak Indonesia yang memeluk agama Nasrani. Alsannya adalah karena adanya kesulitan financial yang berat yang dihadapi orang Belanda sebagai akibat perang Diponegoro (1825-1830) yang mahal dan menelan banyak korban seerta peperangan antara Belanda dan Belgia (1830-1839).
Pada tahun 1893 timbullah differensiasi pengajaran bumi putera. Hal ini disebabkan:
1. Hasil sekolah-sekolah bumi putra kurang memuaskan pemerintah colonial. Hal ini terutama sekali desebabkan karena isi rencana pelaksanaannya terlalu padat.
2. Dikalangan pemerintah mulai timbul perhatian pada rakyat jelata. Mereka insyaf bahwa yang harus mendapat pengjaran itu bukan hanya lapisan atas saja.
3. Adanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kedua kebutuhan dilapangan pendidikan yaitu lapisan atas dan lapisan bawah.
Untuk mengatur dasar-dasar baru bagi pengajaran bumi putra, keluarlah indisch staatsblad 1893 nomor 125 yang membagi sekolah bumi putra menjadi dua bagian:
a) Sekolah-sekolah kelas I untuk anak-anak priyai dan kaum terkemuka.
b) Sekolah-sekolah kelas II untuk rakyat jelata.
Perbedaan sekolah kelas I dan kelas II antara lain:
Kelas I
Tujuan: memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah, perdagangan dan perusahaan.
Lama bersekolah: 5 tahun
Mata pelajarannya: membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam, menggambar, dan ilmu ukur.
Guru-guru: keluaran Kweekschool
Bahasa pengantar: Bahasa Daerah/Melayu
Kelas II
Tujuan: Memenuhi kebutuhan pengajaran di kalangan rakyat umum
Lama bersekolah: 3 tahun
Mata paelajaran: Membaca, menulis dan berhitung.
Guru-guru: persyaratannya longgar
Bahasa pengantar: Bahasa Daerah/Melayu
Pada tahun 1914 sekolah kelas I diubah mejadi HIS (Hollands Inlandse School) dengan bahasa pengantar bahasa Belanda sedangkan sekolah kelas II tetap atau disebut juga sekolah vervolg (sekolah sambungan) dan merupakan sekolah lanjutan dari sekolah desa yang mulai didirikan sejak tahun 1907.
Dalam rangka memperbaiki pengajaran rendah bagi kaum bumi putra, maka pada tahun 1907 diambil dua tindakan penting yaitu:
1. Memberi corak dan sifat kebelandaan-belandaan pada sekolah kelas I, misalnya:
a) Bahasa Belanda dijadikan mata pelajaran sejak kelas 3
b) Di kelas 6 bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar
c) Lama belajar menjadi 7 tahun
d) Tahun 1914 dijadikan KIS dan menjadi bagian pengajaran rendah barat
e) Murid-muridnya anak-anak bangsawan dan terkemuka
2. Mendirikan Sekolah Desa
Maksud pemerintah untuk memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia tidak tercapai, karena sekolah-sekolah bumi putra kelas II merupakan lembaga yang mahal dan memerlukan anggaran yang besar. Maka atas perintah Gubernur Jendral Van Heutsz tahun 1907 didirikan sekolah-sekolah desa.
Bangunannya didirikan oleh desa dan guru-gurunya juga diangkat oleh desa pula, jadi bukan pegawai negeri.
Jadi susunan pengajaran bagi anak-anak Indonesia untuk sekolah rendah ada tiga, yaitu:
a) Sekolah Desa, bagi anak-anak biasa
b) Sekolah kelas II, yang kemudian diubah menjadi sekolah Vervolg
c) Sekolah kelas I, yang sejak tahun 1914 dijadikan HIS bagi anak-anak bangsawan dan aristo
PERINDUSTRIAN
Bangsa Indonesia yang perlu berbenah diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan mensejahterakan kehidupan rakyat. Adapun upaya pemerintah dalam menata kehidupan berbangsda dan bernegara adalah sebagai berikut:
Kondisi ekonomi Awal Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaaan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan hal ini disebabkan karena:
1. Mewarisi sistem ekonomi Jepang
2. Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali
3. Kas negara kosong
4. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara.
5. Blokade ekonomi oleh Belanda sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan RI.
Dalam rangka membangun kepercayaan rakyat dan membangun ekonomi yang sehat pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Menetapkan tiga mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang penduduk Jepang.
2. Untuk mengatasi kesulitan moneter dengan persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayarkan kembali selambat-lambatnya 40 tahun.
3. Pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI. Hal ini disebabakan tanggal 6 Maret 1946, Panglima Sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di daerah-daerah yang diduduki Serikat sebagai pengganti uang Jepang.
4. Pembentukan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946 yang bertugas untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.
5. Menembus Blokade Ekonomi
. Namun, secara politik tindakan tersebut menegaskan kehadiran Republik Indonesia di dunia.
6. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, antara lain dengan perusahaan swasta Amerika yaitu BTC (Banking and Trading Corporation) suatu badan perdagangan semi pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djoyohadikusumo.
7. Mengalihkan kegiatan perdagangan dari pulau Jawa ke pulau Sumatera. Misalnya, hasil karet dari Sumatera di ekspor ke wilayah Sing
Dalam usahanya untuk menembus blokade ekonomi musuh Pemerintah RI melakukan berbagai usaha untuk mematahkan blokade ekonomi tersebut. Usahanya antara lain :
1. Memberikan batuan beras kepada pemerintah India yang saat itu sedang dilanda kelaparan dengan didasarkan kepada segi kemanusiaanapura.
2. Membentuk perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947 dengan nama Indonesia Office (indof) yang bertugas memperjuangkan kepentingan luar negeri Indonesia, menembus blokade Belanda dan perdagangan barter. Badan ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi oleh Belanda
3. Konsep Ketahanan ekonomi.
• Sejak bulan Febuari 1946. pemerintah membuat konsep-konsep penanggulangan masalah ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Pada bulan Febuari 1946 menyelenggarakan konferensi ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak dan menghasilkan:
1. Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi lokal warisn Jepang dan menggantikannya dengan sistem sentralisasi.
2. Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi Pengawas Makanan Rakyat yang kemudiuan berubah nama menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM)
3. Untuk meningkatkan produksinya semua perkebunan akan diawasi oleh pemerintah.
b. b. Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi kedua di Solo yang membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendali harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia.
c. c. Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Bcard (Badan perancang ekonomi0 yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun. Kemudian I.J Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, isinya :
1. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
2. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
3. Penanaman kembali tanah kosong
4. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.
d. Pemerintah mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Menggiatkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) sebagai organisasi perusahaan swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang Antara lain PTE (Persatuan Tenaga Ekonomi). Gabungan Perusahaan Perindustrian, Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar